Keadilan Masih Berpihak pada Kebenaran
Sengkarut Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kapuas Hulu atasnama Paulus Yanche kepada Suwarjo yang berbuntut gugatan hukum, yang akhirnya dimenangkan Paulus Yanche, menyisakan banyak pertanyaan.
Sebagai masyarakat awam, kita pasti bertanya-tanya kok bisa sih PAW bermasalah? Padahal lembaga-lembaga yang berwenang mulai dari Bupati, Gubernur hingga KPU sendiri sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk Suwarjo. Anehnya, SK tersebut oleh Pengadilan Negeri Pontianak justru tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berikut pemaparan kuasa hukum Paulus Yanche, Andel SH kepada saya, Sabtu akhir pekan lalu.
Menurut Andel, sebagai advokat sebelum menangani suatu perkara, tentu terlebih dahulu mempelajari dan mendalami kasus atau perkara yang akan ditangani. Dan semua advokat akan mempertimbangkan kasus tersebut mungkin tidak untuk dimenangkan. Itu pedoman pertama.
Jadi tidak sembarangan memeang perkara, sebab kalau advokat sering kalah akan berpengaruh kepada citra dirinya. Demikian juga dengan kasus Paulus Yanche. Sejak awal kata Andel, dirinya sangat yakin Yanche bisa memangkan gugatan PAW dimaksud.
Sebetulnya, bila ada ketelitian sedikit saja baik Bupati, Gubernur maupun KPU, PAW itu tidak akan terjadi. ”Sebab surat-surat Suwarjo untuk mengurus persyarakatan banyak yang dipalsukan. Seperti tanda tangan maupun cap partai,” ungkap Andel sambil menyandarkan tubuh besarnya itu ke kursi empuk di kantornya, Jalan Karvin Pontianak Selatan.
Masih menurut Andal, surat yang dipalsukan itu adalah BB1, yakni daftar riwayat hidup calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota—yang dalam hal ini dipalsukan adalah tandatangan sekretaris Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kapuas Hulu, M. Hardi Marhaen, SH.
Selanjutnya surat pernyataan pengunduran diri atasnama Syarif Fitri, SH dan Anastasia Masdiana, S.Pd yang masing-masing caleg PDK nomor urut 2 dan 3. Ternyata dalam persidangan terungkap keduanya tidak pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri. ”Dan yang lebih fatal lagi-lagi tandatangan sekretaris partai, yakni M Hardi Marhaen dipalsukan,” ungkap Andel.
Demikian juga dengan surat pimpinan partai yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, Ketua DPRD Kapuas Hulu dan Ketua KPU Kapuas Hulu, tandatangan Hardi juga dipalsukan. Dalam persidangkan, Hardi di hadapan majelis hakim yang menyidangkan gugatan tersebut tegas menyatakan tidak pernah membubuhkan tandatangan di surat tersebut.
Berdasarkan surat-surat yang dipalsukan tersebut, Bupati, Gubernur akhirnya mengeluarkan SK PAW untuk Suwarjo--yang oleh pengadilan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. ”Karena sudah ada putusan pengadilan, maka kita mita Paulus Yanche dikembalikan kepada posisi semula, yakni sebagai Anggota DPRD Kapuas Hulu dari PDK,” tegas Andel.
Atas dimenangkan kliennya tersebut Andel meminta pihak-pihak yang berwenang agar cepat mengeksekusi keputusan tersebut dan minta Suwarjo menghormati keputusan pengadilan. ”Karena bagaimana pun, kecurangan akan terungkap di persidangan dan keadilan masih berpihak pada kebenaran,” tegas Andel.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Paulus Yanche yang di-PAW pada 27 Desember 2007, memenangkan gugatan atas Suwarjo di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (10/11) lalu.
Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua, Subaryanto didampingi anggota Pujiastuti dan Zaeni dengan panitera pengganti Syech Khairil Anwar itu, majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab semua surat keputusan yang berkaitan dengan proses PAW terhadap Paulus Yanche tidak mempunyai kekuatan hukum.□Tanto Yakobus/Borneo Tribune, Pontianak
Baca Selengkapnya...
Sebagai masyarakat awam, kita pasti bertanya-tanya kok bisa sih PAW bermasalah? Padahal lembaga-lembaga yang berwenang mulai dari Bupati, Gubernur hingga KPU sendiri sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk Suwarjo. Anehnya, SK tersebut oleh Pengadilan Negeri Pontianak justru tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berikut pemaparan kuasa hukum Paulus Yanche, Andel SH kepada saya, Sabtu akhir pekan lalu.
Menurut Andel, sebagai advokat sebelum menangani suatu perkara, tentu terlebih dahulu mempelajari dan mendalami kasus atau perkara yang akan ditangani. Dan semua advokat akan mempertimbangkan kasus tersebut mungkin tidak untuk dimenangkan. Itu pedoman pertama.
Jadi tidak sembarangan memeang perkara, sebab kalau advokat sering kalah akan berpengaruh kepada citra dirinya. Demikian juga dengan kasus Paulus Yanche. Sejak awal kata Andel, dirinya sangat yakin Yanche bisa memangkan gugatan PAW dimaksud.
Sebetulnya, bila ada ketelitian sedikit saja baik Bupati, Gubernur maupun KPU, PAW itu tidak akan terjadi. ”Sebab surat-surat Suwarjo untuk mengurus persyarakatan banyak yang dipalsukan. Seperti tanda tangan maupun cap partai,” ungkap Andel sambil menyandarkan tubuh besarnya itu ke kursi empuk di kantornya, Jalan Karvin Pontianak Selatan.
Masih menurut Andal, surat yang dipalsukan itu adalah BB1, yakni daftar riwayat hidup calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota—yang dalam hal ini dipalsukan adalah tandatangan sekretaris Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kapuas Hulu, M. Hardi Marhaen, SH.
Selanjutnya surat pernyataan pengunduran diri atasnama Syarif Fitri, SH dan Anastasia Masdiana, S.Pd yang masing-masing caleg PDK nomor urut 2 dan 3. Ternyata dalam persidangan terungkap keduanya tidak pernah membuat surat pernyataan pengunduran diri. ”Dan yang lebih fatal lagi-lagi tandatangan sekretaris partai, yakni M Hardi Marhaen dipalsukan,” ungkap Andel.
Demikian juga dengan surat pimpinan partai yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, Ketua DPRD Kapuas Hulu dan Ketua KPU Kapuas Hulu, tandatangan Hardi juga dipalsukan. Dalam persidangkan, Hardi di hadapan majelis hakim yang menyidangkan gugatan tersebut tegas menyatakan tidak pernah membubuhkan tandatangan di surat tersebut.
Berdasarkan surat-surat yang dipalsukan tersebut, Bupati, Gubernur akhirnya mengeluarkan SK PAW untuk Suwarjo--yang oleh pengadilan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. ”Karena sudah ada putusan pengadilan, maka kita mita Paulus Yanche dikembalikan kepada posisi semula, yakni sebagai Anggota DPRD Kapuas Hulu dari PDK,” tegas Andel.
Atas dimenangkan kliennya tersebut Andel meminta pihak-pihak yang berwenang agar cepat mengeksekusi keputusan tersebut dan minta Suwarjo menghormati keputusan pengadilan. ”Karena bagaimana pun, kecurangan akan terungkap di persidangan dan keadilan masih berpihak pada kebenaran,” tegas Andel.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Paulus Yanche yang di-PAW pada 27 Desember 2007, memenangkan gugatan atas Suwarjo di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (10/11) lalu.
Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua, Subaryanto didampingi anggota Pujiastuti dan Zaeni dengan panitera pengganti Syech Khairil Anwar itu, majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab semua surat keputusan yang berkaitan dengan proses PAW terhadap Paulus Yanche tidak mempunyai kekuatan hukum.□Tanto Yakobus/Borneo Tribune, Pontianak
